Tantangan utama pembangunan kesehatan di Nusa Tenggara Barat adalah data yang terintegrasi. Pemerintah provinsi menegaskan pentingnya kebijakan berbasis data (evidence-based policy) untuk menghasilkan intervensi yang tepat sasaran.
“Kami masih menghadapi persoalan data yang tersebar dan belum terintegrasi. Ke depan, kami mulai mengintegrasikan data rumah sakit dan puskesmas agar kebijakan kesehatan lebih akurat,” ungkap Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal secara resmi membuka Semiloka Nasional Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) 2026 yang diselenggarakan di Mataram, Selasa (28/4).
Sebagai solusi, Pemprov NTB mengembangkan program Desa Berdaya yang menitikberatkan pada pembangunan berbasis desa, termasuk penyusunan indeks kesehatan desa. Program ini juga memanfaatkan potensi 7.000 posyandu dengan sekitar 40.000 kader sebagai ujung tombak pengumpulan dan validasi data.
“Kunci dari program ini adalah orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor. Semua pihak harus terlibat, mulai dari pemerintah hingga swasta dan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan tiga isu utama pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia. Menurutnya, sektor kesehatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung ketiga prioritas tersebut.
“Kesehatan memang tidak disebut secara eksplisit sebagai prioritas, tetapi menjadi bagian yang melekat. Tidak mungkin kita mencapai tujuan tanpa kesehatan yang baik,” jelasnya.
Kegiatan bertema “Indonesia Sehat dari Desa” ini berlangsung pada 28 April hingga 1 Mei 2026, dengan fokus pada penguatan kapasitas dinas kesehatan daerah dalam menjawab tantangan pembangunan kesehatan nasional.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada ADINKES yang telah memilih NTB sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional tersebut.
