Lombok Tengah – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau langsung pelaksanaan operasi katarak bagi masyarakat di Rumah Sakit Mandalika, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Jumat (17/4/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program bakti sosial Kementerian Sosial yang menyasar masyarakat kurang mampu di berbagai daerah yang mengalami penyakit katarak.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul sapaan karibnya menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat operasi katarak pada tahun 2026 melebihi capaian tahun sebelumnya.
“Khusus tahun lalu (2025) kita bisa melakukan operasi katarak lebih kepada 6000 penerima manfaat. Untuk tahun ini targetnya insyaallah bisa lebih besar lagi dari 6000 bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang bisa memperbanyak penerima manfaat,” katanya kepada awak media.
Program operasi katarak ini dilaksanakan melalui kerja sama antara Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah serta berbagai lembaga non-pemerintah, termasuk organisasi filantropi.
“Ini adalah salah satu dari pelaksanaan program Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan daerah dan juga dengan Filantropi. Di mana setiap tahun kita memang melakukan bakti sosial operasi katarak di berbagai daerah di Indonesia salah satunya di NTB,” ujarnya.
Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kementerian Sosial mengalokasikan sekitar 500 penerima manfaat pada April 2026, termasuk di Lombok Tengah. Program serupa juga direncanakan menjangkau daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan.
“Untuk kali ini, pada bulan April ini, kami mengalokasikan 500 penerima manfaat di NTB salah satunya di Lombok Tengah,” imbuhnya.
Mensos yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBNU menegaskan bahwa program bakti sosial katarak ini akan terus dilanjutkan setiap tahun, bergantung pada data kebutuhan yang masuk dari daerah.
“InsyaAllah (akan lanjut) tergantung data yang masuk. Kalau datanya masuk untuk kita lakukan, InsyaAllah kita lakukan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa layanan operasi katarak ini diberikan secara gratis di luar skema BPJS Kesehatan, sebagai bentuk asistensi rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan kesehatan.
“Ini di luar BPJS, ini adalah asistensi rehabilitasi kesehatan yang belum ter-cover BPJS,” katanya.
Menurutnya, jumlah penderita katarak terus meningkat setiap tahun, termasuk di NTB yang kini menjadi salah satu wilayah prioritas Kementerian Sosial dalam penanganan kesehatan masyarakat.
“Kita akan berkolaborasi lagi, kita bekerja sama. Makanya kita berupaya, dan NTB salah satu menjadi prioritas kami,” ucapnya.
