Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat terbebas dari utang. Di bawah kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal awal tahun 2025 lalu, ia sudah berhasil membayar utang senilai Rp 280 miliar yang bersumber dari Silpa dan BTT.
Sari total hutang belanja 2024 sebesar Rp 380 miliar di selesaikan sebesar Rp 210 milar terdiri dari
Utang Belanja Jasa Operasional, Utang Belanja Kontraktual termasuk Utang BLUD.
Iqbal optimis di akhir masa kepemimpinannya pada tahun 2029 kemiskinan di NTB dapat berkurang, mencapai satu digit mencapai 10 persen. Saat ini persentase kemiskinan di NTB masih berada pada 11 persen.
“Kita berhasil mengelola keuangan yang kita miliki. Kita bisa memasuki tahun 2026 tanpa satu sen pun utang. Kalaupun ada utang, adalah utang di PT SMI yang memang itu adalah utang yang direncanakan,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Nihilnya utang yang menjadi beban awal kepemimpinan Iqbal-Dinda lanjut Iqbal, anggaran daerah dapat lebih difokuskan pada tiga agenda utama, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penguatan sektor pariwisata.
Salah satu program unggulan sebagai motor penggerak ekonomi NTB adalah Desa Berdaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari tingkat desa miskin ekstrim.
Pada September 2025, angka kemiskinan NTB tercatat sebesar 11,38 persen, turun dibandingkan Maret 2025 sebesar 11,78 persen dan September 2024 sebesar 11,91 persen. Capaian ini bahkan melampaui target nasional yang berada di kisaran 11,68–12,18 persen.
Meski sempat mengalami minus pada triwulan pertama tahun 2025, namun NTB mencatat pertumbuhan sebesar 3,22 persen pada sektor tambang dan 8,33 persen tanpa sektor tambang.
Untuk, sektor pariwisata tumbuh lebih dari 7 persen, sementara sektor pertanian mendekati target dengan capaian 5,33 persen.
“Nilai Tukar Petani NTB juga mengalami peningkatan signifikan, menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional,” katanya.
Kontribusi ekonomi NTB terhadap nasional mencapai 0,84 persen, sementara industri pengolahan meningkat signifikan menjadi 6,69 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB juga naik menjadi 73,97 poin dengan kategori tinggi, serta tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,05 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional.
Iqbal menyampaikan capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun kepemimpinannya di 2025, yakni terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah yang menjadi indikator utama pengelolaan fiskal daerah.
Ia mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp 6,476 triliun atau 99,79 persen dari target sebesar Rp6,498 triliun. Meski hampir memenuhi target, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,19 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp6,621 triliun.
“Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp 6,476 triliun atau 99,79 persen dari target Rp6,498 triliun dan menurun sebesar 2,19 persen dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp 6,621 triliun,” ujarnya dihadapan 65 anggota DPRD NTB.
Dari sisi komponennya, pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp 2,759 triliun atau 98,21 persen dari target Rp 2,809 triliun. Realisasi ini juga mengalami penurunan sebesar 5,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,910 triliun.
Sementara itu, pendapatan dari dana transfer terealisasi sebesar Rp 3,537 triliun atau melampaui target Rp 3,498 triliun. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat sebesar Rp 179,71 miliar atau 99,79 persen dari target Rp 182,05 miliar. Namun mengalami penurunan signifikan sebesar 53,19 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 383,92 miliar.
Di sisi belanja, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,497 triliun pada tahun 2025, dengan realisasi mencapai Rp 6,051 triliun atau 93,14 persen.
Belanja tersebut terdiri dari belanja operasional sebesar Rp 4,569 triliun atau 92,37 persen dari target Rp 5,055 triliun.
Kemudian belanja modal terealisasi sebesar Rp 536,12 miliar atau 91,19 persen dari target Rp 587,93 miliar. Sementara belanja transfer terealisasi penuh sebesar Rp 841,75 miliar atau 100 persen dari target yang ditetapkan. Selain itu, terdapat belanja tidak terduga yang terealisasi sebesar Rp 4,008 miliar.
Menurut Eks Dubes Indonesia untuk Turki itu bahwa penurunan pendapatan daerah menjadi perhatian pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong adanya dukungan dari DPRD untuk mempercepat pengesahan revisi peraturan daerah (Perda) terkait pajak dan retribusi sebagai salah satu langkah strategis peningkatan pendapatan.
“Terkait dengan pendapatan ini, pada kesempatan ini kami memohon dukungan dari seluruh pimpinan dan seluruh anggota dewan untuk dapat melakukan percepatan revisi perda mengenai retribusi, karena ini sangat penting bagi kita dalam rangka meningkatkan pendapatan,” katanya.
