Jakarta – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia memperkuat sinergi dalam percepatan penanganan kemiskinan dan berbagai persoalan sosial.
Komitmen itu ditandai dengan pertemuan antara Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Kementerian Sosial bahkan menyatakan ketertarikannya menjadikan NTB sebagai salah satu percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan secara terpadu.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari kedua pihak. Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Khalik serta Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti.
Sementara Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Men hadir bersama Dirjen Rehabilitasi Sosial Supono, Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, dan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Adrianus Alla.
Pembenahan Data Sosial Nasional
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial memaparkan sejumlah pembenahan mendasar yang sedang dilakukan kementeriannya, terutama terkait penataan sistem data bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Gus Men, pengelolaan dan validasi data bantuan sosial kini diperkuat melalui mekanisme baru yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai wali data nasional. Langkah ini diambil untuk memastikan data penerima bantuan benar-benar akurat sehingga program bantuan sosial dapat tepat sasaran.
“Ini arahan langsung Bapak Presiden agar data bantuan sosial benar-benar valid. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan,” ujar Gus Men.
Program Sekolah Rakyat Putus Rantai Kemiskinan
Selain penataan data sosial, Kementerian Sosial juga memaparkan program Sekolah Rakyat, yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang berasal dari Desil 1 dalam basis data sosial nasional.
Seleksi peserta dilakukan secara ketat berbasis data kemiskinan yang telah tervalidasi. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari pendidikan, asrama, pakaian, makanan hingga layanan kesehatan akan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Selain pendidikan formal, siswa juga mendapatkan pembinaan karakter serta keterampilan agar siap melanjutkan pendidikan tinggi maupun memasuki dunia kerja.
Bagi siswa berprestasi, pemerintah juga akan menyediakan jalur beasiswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi terbaik.
Pembangunan Kampung Nelayan
Dalam kesempatan yang sama, Gus Men juga menyampaikan program pembangunan Kampung Nelayan, yang telah mulai dilaksanakan di Kabupaten Indramayu bagi sekitar 100 kepala keluarga nelayan.
Program tersebut dirancang sebagai permukiman terpadu dengan fasilitas sosial yang memadai, sekaligus memberikan tempat tinggal yang lebih aman bagi masyarakat pesisir yang rentan terhadap banjir rob maupun abrasi.
Tiga Prioritas Pembangunan NTB
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa kunjungannya ke Kementerian Sosial selain untuk bersilaturahmi juga untuk mengundang Menteri Sosial menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada 6 April 2026.
Dalam pertemuan itu, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal juga memaparkan tiga prioritas utama pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan sektor pariwisata.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi perhatian utama karena NTB masih termasuk dalam 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Saat ini NTB masih memiliki sekitar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan jumlah hampir 114 ribu kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem,” jelas Miq Iqbal.
Program Desa Berdaya
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menjalankan program Desa Berdaya yang difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Melalui program ini, setiap tahun sekitar 40 desa mendapatkan pendampingan khusus guna memastikan program penanganan kemiskinan berjalan secara terarah dan berbasis data yang akurat. Pendamping bertugas melakukan verifikasi serta validasi kondisi sosial ekonomi masyarakat agar intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Pendekatan yang digunakan dilakukan melalui orkestrasi berbagai sumber daya pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, perguruan tinggi hingga sektor swasta melalui program CSR.
Intervensi program Desa Berdaya dilakukan pada dua level, yaitu level keluarga dan level desa.
Pada level keluarga, setiap kepala keluarga miskin ekstrem memperoleh dukungan sekitar Rp7 juta untuk mengembangkan usaha produktif seperti peternakan ayam petelur, budidaya sayuran, atau pengembangan greenhouse yang dapat memasok kebutuhan pangan bagi program makan bergizi gratis.
Sementara pada level desa, dialokasikan anggaran sekitar Rp500 juta untuk mengatasi hambatan struktural seperti pembangunan jalan tani, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga penyediaan infrastruktur dasar lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB juga menyampaikan harapan agar masyarakat yang sedang menerima intervensi program pemberdayaan tidak langsung dikeluarkan dari program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
“Idealnya mereka tetap mendapatkan bantuan sosial setidaknya selama satu tahun masa intervensi, agar memiliki waktu untuk benar-benar mandiri secara ekonomi sebelum keluar dari kelompok miskin,” ujar Miq Iqbal.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa sebagai pusat layanan pengaduan sosial masyarakat yang terintegrasi dengan sistem pelayanan pemerintah.
Dukungan Kemensos untuk NTB
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dan menyatakan komitmennya untuk hadir dalam Musrenbang NTB 2026.
Pada kesempatan tersebut, Kementerian Sosial juga akan melaksanakan bhakti sosial operasi katarak bagi 500 warga NTB, dengan alokasi sekitar 350 pasien di Pulau Lombok dan 150 pasien di Pulau Sumbawa.
Selain itu, Kemensos juga menyatakan kesiapan membantu pembangunan dua lokasi Kampung Nelayan di NTB. Setiap lokasi akan dibangun di atas lahan sekitar satu hektare dengan konsep permukiman terpadu yang terdiri dari sekitar 100 unit rumah lengkap dengan fasilitas sosial, tempat ibadah, serta ruang bermain anak.
Program ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Baznas serta dukungan CSR sektor swasta.
“Untuk NTB saya sangat antusias. Saya ingin NTB menjadi percontohan dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu,” ujar Gus Men.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Miq Iqbal menegaskan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi NTB untuk bersinergi dengan Kementerian Sosial dalam menjalankan berbagai program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.
“Apapun program Kementerian Sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, NTB siap menjadi bagian dari solusi,” pungkasnya.
Pertemuan ini menandai penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem serta membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi di Nusa Tenggara Barat.
