Mataram – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Kemenko PM menegaskan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga harus berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Abdul Haris mengatakan pendekatan pentahelix atau melibatkan sektor strategis harus dilakukan oleh kementerian dan lembaga negara dalam menjalankan program-program strategis di daerah.
Dikatakan, pemerintah ingin memastikan program yang masuk ke kawasan pusat pemberdayaan masyarakat terpadu yang berfokus pada integrasi sektor Wisata, Investasi, Edukasi, dan Inspirasi (Widuri) benar-benar terintegrasi dan saling menguatkan.
“Program tidak boleh lagi jalan sendiri-sendiri. Kalau mau kemiskinan ekstrem turun, intervensinya harus terintegrasi dalam satu kawasan,” ujarnya dalam acara sarasehan yang digelar di Desa Wonosari, Kawasan Widuri, Kabupaten Kendal, pada Jumat, (13/2/2026).
Diketahui, kawasan Widuri sebagai pusat pemberdayaan masyarakat terpadu yang diluncurkan September 2025 kini memasuki bulan kelima pelaksanaan. Salah satu dampak yang mulai terlihat adalah pergerakan ekonomi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Setiap SPPG bisa memutar ekonomi Rp900 juta sampai Rp1 miliar. Artinya, ada uang beredar di desa, ada tenaga kerja terserap, ada usaha lokal tumbuh,” katanya
Data sosial menjadi alasan kenapa pendekatan ini diuji. Di DesaDesa Wonosari, lebih dari 14 persen penduduk masih berada di kelompok desil 1. Angka kemiskinan ekstrem di tingkat kabupaten dan provinsi juga masih tinggi.
Karena itu, pemerintah mendorong pendekatan berbasis kawasan sebagai instrumen percepatan. Bukan hanya membangun fisik, tetapi menggabungkan intervensi sosial, ekonomi, dan pemberdayaan dalam satu desain.
Selain Widuri, pemerintah juga mengevaluasi Kawasan Perdesaan Prioritas Sukorejo-Plasma Petik Sari sebagai simpul pertumbuhan baru berbasis potensi lokal. Model ini disiapkan sebagai contoh. Jika efektif, pendekatan kolaboratif berbasis kawasan akan direplikasi di daerah lain.
“Ke depan, pendekatan kolaboratif yang diuji di Kendal ini diharapkan menjadi model nasional dalam pembangunan kawasan perdesaan, dengan fokus utama pada dampak nyata bagi pengurangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja,” tandasnya.
(*)
